Manusia di Tanah yang Bergerak

Esai Pengantar diskusi Siniar

oleh Priyo U. Laksono

Penulis Distrik Utara

Dengan separuh bercanda—dan mungkin separuh lagi cemas yang tak mau saya akui—saya bertanya pada Mbak Rahma:

“Mbak nggak merasa depresi, mengetahui bahwa nasib ribuan nyawa ada di tangan mbak?”

Ia tertawa kecil. Bukan tawa yang menepis pertanyaan, tapi tawa seseorang yang sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan kenyataan yang tak sederhana.

“Justru itu jadi motivasi,” katanya. “Untuk terus meneliti. Untuk terus memonitor. Untuk terus mengukur denyut bumi.”

Denyut bumi.

Kalimat itu tinggal lebih lama dari yang saya kira.

Karena di negeri ini, tanah memang bukan sekadar tempat berpijak. Ia berdenyut, bergerak, bergeser, menyimpan energi dalam diam—lalu, sesekali, melepaskannya tanpa negosiasi.

Kesuburan, kekayaan, dan keindahan bumi Indonesia terikat pada takdir geologis di bawah kaki kita—yang sebagian besarnya berupa gempa. Kita hidup di atas pertemuan lempeng, di atas sesar-sesar aktif yang jumlahnya bukan puluhan, tapi ratusan. Setidaknya ada 402 sesar aktif yang terpetakan di seluruh Indonesia. Angka yang terdengar seperti statistik, sampai suatu hari ia menjadi alamat, menjadi rumah, menjadi kehilangan.

Kerentanan terhadap gejolak bumi bahkan menjadi bagian dari identitas manusia Nusantara.

Dan mungkin, tanpa kita sadari, itu membentuk cara kita mencintai, cara kita membangun, bahkan cara kita berharap.

Gempa Jogja 2006. Magnitudo 6,3. Sekitar 6.000 orang meninggal.

Angka-angka ini sering kali disampaikan dengan dingin, seperti laporan keuangan. Tapi Mbak Rahma mengingatkannya dengan cara yang berbeda: magnitudo yang sama dengan akumulasi energi yang saat ini tersimpan di Sesar Lembang.

Artinya sederhana, tapi juga brutal—potensi itu ada. Ia menunggu.

Di selatan Jawa, akumulasi energi bahkan disebut setara dengan yang pernah terjadi di Aceh atau Jepang. Magnitudo 9. Kita tahu bagaimana cerita itu berakhir di tempat lain. Kita tahu, tapi sering kali memilih untuk tak benar-benar memikirkan.

Ada yang lebih dekat lagi. Sesar Jakarta, misalnya, dengan periode yang relatif lebih pendek dibandingkan Lembang. Halmahera, setiap lima tahun. Palu, sekitar seratus tahun. Bumi punya ritmenya sendiri, siklusnya sendiri. Masalahnya, manusia jarang hidup cukup lama untuk benar-benar “merasakan pola” itu secara utuh.

Kita hidup di antara jeda. Dan sering kali mengira jeda itu adalah keamanan.

Mas Endra, dari ITB, berbicara dengan ketenangan yang berbeda. Lebih sistematis, lebih terukur—seperti seseorang yang terbiasa berdamai dengan angka, grafik, dan model.

Tapi di balik itu, ada kegelisahan yang sama.

Karena memahami bumi ternyata bukan hanya soal sains. Ia juga soal keterbatasan.

Keterbatasan data. Keterbatasan jangkauan. Keterbatasan sumber daya.

Sesar Lembang, misalnya, adalah salah satu yang paling banyak diteliti. Publikasi saintifiknya relatif melimpah. Tapi bandingkan dengan wilayah lain—Sumatera bagian tertentu, atau bahkan Kendari, yang di utaranya terdapat sesar aktif yang nyaris tak banyak dibicarakan.

Ketimpangan ini nyata.

Pengetahuan, seperti juga pembangunan, tak tersebar merata.

Dan dalam konteks bencana, ketimpangan pengetahuan bisa berarti ketimpangan keselamatan.

Dalam skala nasional, lanskap kebencanaan Indonesia justru didominasi oleh sesuatu yang lebih “terlihat”—banjir dan cuaca ekstrem.

Dari 3.116 kejadian bencana, sekitar 99 persen dipicu oleh faktor hidrometeorologi. Banjir saja mencatat lebih dari 1.500 kejadian. Cuaca ekstrem ratusan lainnya.

Ini membuat gempa terasa seperti ancaman yang jauh—sesuatu yang besar, tapi jarang.

Padahal, justru di situlah paradoksnya.

Secara global, gempa bumi hanya mencakup sekitar 8% dari total peristiwa bencana. Tapi ia bertanggung jawab atas sekitar 58% korban jiwa.

Gempa bukan yang paling sering. Tapi ia yang paling mematikan.

Dan bahkan itu pun masih menyimpan lapisan ironi lain: yang membunuh bukan selalu gempanya.

Yang membunuh adalah bangunan yang runtuh.

Yang membunuh adalah kerentanan yang kita biarkan.

Yang membunuh adalah keputusan—atau ketiadaan keputusan—yang dibuat jauh sebelum tanah itu bergerak.

Sekitar 90% kematian akibat gempa terjadi di negara berpendapatan rendah hingga menengah. Artinya, ini bukan sekadar persoalan geologi. Ini persoalan ekonomi. Persoalan kebijakan. Persoalan prioritas.

Atau dengan kata lain: persoalan manusia.

Kerugian material di Indonesia pun terus meningkat. Tahun 2025 mencatat puncaknya—Rp3,68 triliun. Lonjakan tajam dari tahun sebelumnya.

Angka ini bukan sekadar kerusakan. Ia adalah cerita tentang rumah yang hilang, sekolah yang runtuh, fasilitas publik yang tak lagi bisa melayani.

Dan mungkin yang lebih penting: ia adalah bukti bahwa pendekatan kita masih terlalu reaktif.

Kita masih terlalu sibuk merespons, dan belum cukup serius mencegah.

Padahal, jika ada satu pelajaran yang konsisten dari semua percakapan ini—baik dengan Mbak Rahma, Mas Endra, maupun data-data yang berserakan—itu adalah ini:

Bencana bukan hanya tentang apa yang terjadi saat itu.

Bencana adalah tentang apa yang kita lakukan jauh sebelum itu terjadi.

Lalu saya teringat sesuatu yang sering kita lupakan: leluhur kita.

Jauh sebelum ada seismograf, sebelum ada model komputer, sebelum ada istilah “mitigasi risiko”, masyarakat di Nusantara sudah hidup berdampingan dengan tanah yang bergerak.

Dan mereka belajar.

Rumah-rumah dibangun dengan fleksibilitas tertentu. Pola permukiman mengikuti logika alam. Praktik sehari-hari—yang mungkin kini dianggap kuno—sebenarnya adalah bentuk adaptasi yang sangat cerdas.

Ini bukan romantisasi masa lalu.

Ini adalah teknologi. Hanya saja, ia lahir dari pengalaman, bukan dari laboratorium.

Di tengah percepatan modernisasi, kita mungkin terlalu cepat meninggalkan pengetahuan ini. Menggantinya dengan beton, dengan standar yang belum tentu kontekstual, dengan keyakinan bahwa modern berarti lebih aman.

Padahal, tak selalu begitu.

Kadang, justru yang kita tinggalkan adalah lapisan perlindungan yang paling dekat dengan realitas kita sendiri.

Podcast ini lahir di persimpangan itu.

Antara sains modern dan kearifan lokal. Antara data dan pengalaman. Antara apa yang bisa kita ukur, dan apa yang hanya bisa kita rasakan.

Ia juga hadir dalam momentum yang tepat—Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026.

Sebuah pengingat bahwa kesiapsiagaan bukan hanya soal prosedur evakuasi atau simulasi tahunan. Ia adalah budaya. Ia adalah kebiasaan. Ia adalah cara hidup.

Bagaimana kita membangun rumah. Bagaimana kita memilih lokasi. Bagaimana kita memahami lingkungan.

Dan mungkin yang paling sederhana: bagaimana kita mau mendengar.

Mendengar para peneliti yang menghabiskan hidupnya untuk membaca tanda-tanda bumi.

Mendengar cerita-cerita lama yang diwariskan tanpa jurnal, tanpa DOI, tapi bertahan lintas generasi.

Dalam konteks yang lebih luas, podcast ini juga menjadi bagian dari sebuah percakapan yang lebih besar—sebuah pameran bertajuk “Ties with a Moving Earth: Dialogues Between Traditional Knowledge & Contemporary Understanding in Dynamic Landscapes.”

Sebuah upaya untuk menjahit kembali hubungan yang mungkin mulai renggang: hubungan antara manusia dan lanskap yang ia huni.

Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang gempa.

Ini tentang bagaimana manusia memilih untuk hidup di atas sesuatu yang tak pernah benar-benar diam.

Obrolan dengan Mbak Rahma dan Mas Endra, pada akhirnya, memang tentang gempa. Tentang sesar. Tentang magnitudo. Tentang energi yang tersimpan dan dilepaskan.

Tapi lebih dari itu, ia adalah obrolan tentang siapa kita.

Tentang bagaimana kita, sebagai manusia Indonesia, memahami risiko. Menegosiasikan ketidakpastian. Dan tetap memilih untuk tinggal, membangun, mencintai—di atas tanah yang terus bergerak.

Karena mungkin, di situlah letak keunikan kita.

Kita bukan hanya bertahan.

Kita beradaptasi.

Dan dalam proses itu, kita terus mencari cara—dengan sains, dengan tradisi, dengan percakapan seperti ini—untuk hidup sedikit lebih siap, sedikit lebih sadar.

Bukan untuk mengalahkan alam.

Tapi untuk akhirnya, benar-benar hidup bersamanya.