Saat Negara Masih Mandala

Rumi Sidharta datang dengan kemeja penuh warna yang membuatnya tampak seperti kombinasi anak pantai, burung tropis, dan seseorang yang kemungkinan besar tahu terlalu banyak soal perang suksesi abad ke-14. Ada tipe orang Bandung tertentu yang tumbuh dengan energi ceria, sedikit nyeleneh, lalu pada titik tertentu hijrah ke Jogja dan menemukan semacam ritme hidup yang lebih cocok dengan jiwanya. Rumi salah satunya.

Saat minum kopi sebelum diskusi siniar saya menangkap ia menikmati hidup di Yogyakarta, kota yang menurutnya masih memiliki rasa hormat yang unik terhadap simbol, tradisi, dan wibawa spiritual Kesultanan, bahkan di abad ke-21 ketika semua orang sudah hidup ditemani notifikasi dan algoritma. Bagi Rumi, Jogja masih menyisakan sesuatu yang di banyak kota lain sudah terkikis: kesadaran bahwa kekuasaan tak selalu hanya bekerja lewat birokrasi, tetapi juga lewat imajinasi spiritual.

Saya langsung tahu obrolan ini akan bergerak ke mana-mana.

Di meja ada saya, Indra Hidayat, dan Rumi. Indra sendiri adalah adik angkatan Rumi di ITB meski beda jurusan. Saya sendiri memang punya kelemahan bawaan terhadap diskusi sejarah; terlalu menggemari game command and conquer. Percakapan kami cepat sekali bergerak dari pembangunan daerah ke sejarah kebudayaan, lalu ke kerajaan Hindu-Buddha, lalu tiba-tiba ke premanisme.

Dan lucunya, episode ini lahir justru karena sebuah komentar kecil di siniar Distrik Utara sebelumnya.

Pada salah satu diskusi awal kami soal pembangunan daerah dan relasi pusat-daerah, ada pembicara yang sempat menyinggung secara singkat bagaimana hubungan pusat dan daerah di masa Majapahit bekerja. Hanya potongan kecil, nyaris sambil lalu.

Tapi respons warga distrik ternyata luar biasa.

Komentar masuk cukup banyak. Ada yang meminta elaborasi soal struktur Majapahit, ada yang mulai membandingkan dengan Jakarta hari ini, ada yang bertanya apakah Nusantara dulu benar-benar “dikuasai” penuh oleh Majapahit atau hanya berada dalam orbit pengaruhnya.

Dari situ saya menarik dua kesimpulan.

Pertama, diskursus pembangunan daerah ternyata sulit dipisahkan dari konteks sejarah jika kita benar-benar ingin memahami bagaimana kekuasaan bekerja di Indonesia. Kedua, minat sejarah di masyarakat sebenarnya jauh lebih besar daripada yang sering diasumsikan.

Atau mungkin lebih tepatnya: orang suka sejarah, hanya saja mereka bosan diajari sejarah seperti sedang menghafal daftar nama raja untuk ujian.

Padahal kalau dipikir-pikir, sejarah sebenarnya sangat seru. Ada perang dagang, perebutan jalur rempah, intrik elite, kudeta keluarga, pengkhianatan politik, propaganda, bahkan relasi pusat dan daerah yang kadang terasa seperti lore game strategi.

Less like pelajaran sekolah.

More like Game of Thrones versi  yang lembab dan penuh cengkeh.

Rumi sendiri adalah bukti menarik bahwa minat sejarah tak selalu lahir dari jalur akademik formal. Ia bukan sarjana sejarah. Ia lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Tapi obsesinya terhadap sejarah sudah dimulai sejak TK, dan tampaknya tak pernah benar-benar pergi.

Karena bagaimanapun juga, konteks sejarah selalu hadir dalam hampir semua bidang. Dalam seni rupa, arsitektur, desain, politik, bahkan cara sebuah kota membangun trotoar dan menamai jalannya.

Kembali ke topik pembangunan daerah, Indra lalu melempar pertanyaan yang menjadi inti episode ini: bagaimana sebenarnya relasi pusat dan daerah bekerja di masa Majapahit?

Indra mengatakan bahwa ia pernah membaca sebuah analogi menarik. Bahwa dalam tata negara Hindu-Buddha klasik, relasi pusat dan daerah bisa dibayangkan seperti cahaya obor atau lilin. Ada pusat cahaya, lalu intensitas pengaruhnya memancar ke luar dalam kadar berbeda-beda.

Di titik itulah Rumi mulai menyebut konsep Mandala.

Ia menjelaskan bahwa para sejarawan menggunakan istilah itu untuk menggambarkan pola kekuasaan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara klasik, termasuk Majapahit. Mandala sendiri berasal dari konsep kosmologis Hindu-Buddha, berupa pola geometris lingkaran yang melambangkan susunan alam semesta.

Dan ternyata, pola itu juga memengaruhi cara kekuasaan dipahami.

Dalam sistem modern, kita membayangkan negara sebagai wilayah dengan batas tegas di peta. Ada garis administratif, hukum nasional, kontrol birokrasi, dan kedaulatan yang idealnya seragam.

Tapi dalam sistem Mandala, kekuasaan lebih cair.

Yang penting bukan kontrol absolut, melainkan orbit pengaruh.

Rumi lalu menjelaskan pembagian wilayah dalam tata kuasa Majapahit.

Lapisan pertama adalah Negara Agung, wilayah inti yang dekat secara geografis dengan pusat kekuasaan. Dalam konteks Majapahit berarti kawasan Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Daerah-daerah ini memiliki hubungan langsung dengan ibu kota. Penguasanya biasanya masih kerabat raja, dan distribusi sumber daya berjalan intens.

Lalu ada Mancanegara, wilayah yang lebih jauh tapi tetap penting secara strategis dan ekonomi. Bali, Madura, dan Bima misalnya masuk dalam kategori ini. Mereka masih berada dalam orbit kuat Majapahit, tapi dengan fleksibilitas lebih besar dibanding wilayah inti.

Lapisan paling luar adalah Nusantara.

Dan ini menarik karena istilah Nusantara di sini bukan berarti “Indonesia modern”, melainkan wilayah-wilayah yang berada dalam lingkar pengaruh Majapahit tanpa harus dikontrol langsung setiap saat. Relasinya bisa berupa upeti, perdagangan, loyalitas politik, atau proteksi militer.

Flores, Kalimantan, bahkan Temasek bisa berada dalam orbit ini.

Semakin kami membahasnya, semakin terasa bahwa konsep negara modern ternyata sangat berbeda dari cara kerajaan-kerajaan lama memahami kekuasaan.

Hari ini kita membayangkan negara sebagai sesuatu yang administratif dan seragam. Tapi dalam sistem Mandala, kekuasaan lebih menyerupai medan gravitasi.

Semakin dekat ke pusat, semakin kuat pengaruhnya.

Semakin jauh, semakin longgar dan negosiatif.

Dan di titik itu Rumi, yang  tampak terlalu santai untuk seseorang yang sedang menjelaskan teori kekuasaan klasik Asia Tenggara, berkata bahwa sebenarnya sistem kerajaan dulu mirip sistem mafioso.

Kami tertawa.

Tapi analoginya sulit dibantah.

Ada pusat kuasa. Ada loyalitas. Ada upeti. Ada proteksi. Ada hubungan patronase yang fleksibel tergantung seberapa kuat pusatnya.

Saya lalu menimpali bahwa sebenarnya struktur mafioso atau premanisme memang bisa dilihat sebagai bentuk mikro dari pemerintahan. Dan negara modern mungkin hanyalah versi makro dari monopoli kekerasan yang berhasil dilegitimasi.

Sedikit Hobbesian memang.

Karena Leviathan pada akhirnya juga bicara soal siapa yang punya hak memusatkan kekuatan.

Percakapan lalu bergerak makin liar. Saya jadi teringat kuliah lama soal perbedaan tradisi berpikir Timur dan Barat. Bahwa dalam banyak kosmologi Timur, dunia dipahami secara emanatif. Ada pusat semesta yang memancar keluar dalam intensitas berbeda-beda. Sedangkan dalam tradisi Barat, terutama pasca Yunani, struktur berpikirnya cenderung lebih kategoris dan hierarkis.

Tapi terus terang saya juga tak sepenuhnya yakin ingatan saya akurat.

Dan mungkin memang itu yang menyenangkan dari diskusi sejarah seperti ini.

Ia membuat tata negara terasa hidup.

Bukan sekadar istilah birokrasi atau hafalan ujian.

Melainkan eksperimen manusia dalam mengelola ruang, kekuasaan, perdagangan, loyalitas, dan jarak geografis.

Pertanyaan pentingnya tentu bukan apakah kita harus meniru Majapahit hari ini. Tentu tak sesederhana itu. Tapi sejarah memberi kita wawasan bahwa relasi pusat dan daerah ternyata tak selalu harus dibayangkan secara kaku dan monolitik.

Bahwa pernah ada sistem kekuasaan yang bekerja lewat pengaruh, negosiasi, dan fleksibilitas orbit.

Dan minimal itu membuat kita sadar bahwa sistem negara modern yang sekarang kita anggap “normal” sebenarnya hanyalah salah satu kemungkinan dalam sejarah panjang manusia.

Mungkin itu sebabnya topik seperti ini terasa menarik bagi banyak orang.

Karena ketika dibuka dari lapisan akademiknya yang kaku, sejarah ternyata sangat manusiawi.

Penuh drama.

Penuh improvisasi.

Dan kadang terasa jauh lebih relevan daripada yang kita kira.