Menakar Ulang Ekosistem Pariwisata: Catatan Diskusi Roundtable Insight.

Oleh Priyo Utomo Laksono

BANDUNG, – Mungkin boleh kita kesampingkan sebentar angka-angka statistik yang mentereng di atas kertas laporan tahunan. Di permukaan, sektor pariwisata kita terlihat cerah. Angka kunjungan wisman merambat naik, kerumunan turis memadati berbagai destinasi populer, dan pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digenjot. Tapi, kalau kita mau sedikit melongok ke balik fasad yang gemerlap itu, ada riak struktural yang agak sulit kita tutupi: ruang hidup yang kian menyempit, degradasi bentang alam, hingga ekosistem lokal yang justru terasing dari perputaran modal raksasa.

Dalam diskusi meja bundar Roundtable Insight yang diinisiasi oleh Voluntourism Network (VTNET) dan STDEV Circle di Mewangi Hotel, Bandung (17/10), atmosfer yang terbangun bukanlah perayaan zona nyaman industri. Sebaliknya, ruang ini menjadi momen refleksi taktis atas tata kelola ekosistem kepariwisataan nasional. Menggunakan pisau analisis systems thinking, diskusi ini berupaya membedah keterkaitan hulu-hilir pariwisata dari sudut pandang yang lebih seimbang dan berorientasi jangka panjang.

Fondasi Sistemik Frans Teguh: Membaca Lima Lapisan Ekosistem

"Kita harus melihat realitas bahwa pariwisata kita sudah berkembang, namun belum sepenuhnya baik-baik saja dan perlu pembenahan tata kelola yang mendasar," buka Dr. Frans Teguh, MA, selaku host diskusi dengan nada tenang namun persuasif. Menurut Frans, lahirnya Undang-Undang Pariwisata Tahun 2025 secara konkret telah mengunci gagasan ekosistem kepariwisataan dalam regulasi nasional. Masalahnya, regulasi makro tersebut menuntut pemahaman kolektif bahwa pariwisata adalah sektor yang kompleks; ia melintasi aktor, disiplin ilmu, dimensi waktu, dan batas-batas sektoral.

Untuk memudahkan pemetaan, Frans mengurai anatomi ekosistem bisnis pariwisata ke dalam lima lapisan struktural:

1. Bumi dan Biologis: Alam dan lingkungan hidup yang diletakkan sebagai fondasi mutlak.

2. Sosial dan Budaya: Komunitas lokal dan warisan nilai yang membentuk DNA wilayah.

3. Ekonomi dan Bisnis: Sektor penggerak finansial (yang jika dipompa terlalu eksesif justru kontraproduktif).

4. Teknologi, Digitalisasi, dan AI: Akselerator efisiensi manajemen di era modern.

5. Integrasi dan Orkestrator: Struktur tata kelola yang mengagregasikan level makro, meso, hingga mikro.

Ketika pilar ekonomi dan bisnis bergerak terlalu agresif tanpa mengindahkan daya dukung ekologis dan sosial, pariwisata rentan bergeser dari obat penawar (tonic) menjadi racun destruktif (toxic). Contoh kasusnya terpampang nyata di Bali. Transformasi kepariwisataan selama satu abad di sana kini menghadapi titik jenuh yang menuntut koreksi radikal akibat komersialisasi ruang yang terlampau eksesif.

Frans juga menyoroti ironi ekonomi melalui kasus Hotel Nihi Sumba (Nihiwatu). Sebagai salah satu resor paling premium di Indonesia, hotel ini luar biasa karena mampu menyumbang hingga 60% bagi PAD di Sumba. Namun secara bersamaan, terjadi fenomena kebocoran dana (economic leakage) yang signifikan. Mengapa? Karena kapasitas rantai pasok lokal belum siap memenuhi standar resor mewah, mayoritas bahan baku terpaksa didatangkan dari luar daerah. Uang belanja wisatawan sekadar menumpang lewat tanpa berputar lama di kantong masyarakat lokal. "Pemda sebaiknya tidak hanya bergantung pada angka nominal PAD, melainkan berfokus membangun ekosistem pendukungnya, seperti sentra pasok lokal, agar daerah mandiri dan kebocoran dana berkurang," saran Frans. Inovasi taktis seperti gerakan farm-to-table (event petik sayur mandiri di kebun petani lokal) bisa menjadi jembatan praktis untuk memotong dependensi pasokan luar.

Sifat Ekstraktif dan Tantangan 'Pencitraan Hijau'

Kritik mendasar atas watak asli industri kepariwisataan diperdalam oleh salah satu narasumber yang hadir, Dr. Mohamad Robith Subandi, M.Sc., MM.Par. Robith mengajak kita melihat pariwisata dari perspektif ekonomi-politik global yang lebih realistis. Ia mengingatkan bahwa konsep sustainable tourism sering kali bias karena industri ini pada dasarnya bekerja secara ekstraktif dan bersifat in situ, yakni membawa langsung jutaan tubuh konsumen ke titik eksploitasi sumber daya lokal.

"Pariwisata kerap kali berjalan di atas fondasi ketimpangan ekonomi. Banyak destinasi dibangun dengan merusak lingkungannya sendiri; lahan produktif pertanian dijual secara masif untuk vila komersial, padahal tanah tersebut merupakan nilai tambah orisinalnya," ungkap Robith. Ia juga mengingatkan agar pelaku industri tidak terjebak dalam aksi greenwashing (pencitraan hijau palsu) lewat gerakan artifisial seperti sekadar membatasi sedotan plastik di hotel, sementara hulu masalahnya, yaitu pengurangan produksi plastik dan identifikasi sumber daya baru untuk membangun pilar fisik, sosial, dan ekonomi (3A), tidak pernah disentuh secara serius.

Evaluasi Spasial dan Sindrom Duplikasi Destinasi

Ditinjau dari sisi tata ruang dan perencanaan wilayah, Eka Paramita Marsongko, M.Sc., memaparkan bahwa pembangunan masif di daerah sering kali dipicu oleh keputusan top-down demi mengejar keuntungan instan, bahkan dalam beberapa catatan ditengarai terkait indikasi pencucian uang. Akibatnya, pilar keberlanjutan 3A kerap dikesampingkan.

"Pembangunan infrastruktur buatan skala besar di kawasan sensitif seperti Puncak, Bandung Utara, hingga Kota Batu terbukti menggeser nilai destinasi, menghalangi lanskap lanskap visual alami (view), dan merusak sumber daya air," urai Mita. Contoh nyata terlihat pada eksploitasi agrowisata petik apel di Batu; pemaksaan kapasitas membuat ukuran apel mengecil dan tanah rusak akibat pestisida, sehingga memerlukan waktu lama dan bantuan ahli pertanian untuk pulih.

Pariwisata kita juga dinilai mengidap sindrom duplikasi akibat minimnya ciri khas. Mita mencontohkan pembangunan replika Santorini di tebing Gunungkidul hingga pemaksaan seluruh desa menjadi 'Desa Wisata' tanpa kejelasan diferensiasi DNA lokal. Ironi seremonial juga disorot dalam penanganan lingkungan (seperti river clean-up) yang kerap dilakukan berulang-ulang di tempat yang sama tanpa pernah menyelesaikan problem polusi dari hulunya secara tuntas.

Masalah orkestrasi festival makro-meso ikut dibedah oleh akademisi Indriyani Handyastuti, S.I.Kom, M.Sc., MM.Par. Indriyani menilai instrumen festival pariwisata di Indonesia mengalami distorsi fungsi sejak sektor event mulai dipertimbangkan Kemenpar pada 2005 hingga dibentuknya deputi khusus pada 2020. Alih-alih menjadi alat pelestarian budaya (preserve culture) dan penegas identitas kota (eventful cities) sesuai teori Donald Getz, festival daerah sering kali terjebak sebagai alat penyerapan anggaran yang rawan mark-up serta panggung eksistensi politik kepala daerah. "Event tidak akan pernah bisa berkelanjutan jika lingkungan sekitarnya tidak dirawat secara berkelanjutan," tegas Indriyani, memuji regulasi ketat di Bali yang menolak mengangkut sampah festival sehingga memaksa EO lokal mengelola limbahnya secara mandiri.

Mengembalikan Kedaulatan Budaya dan Solusi Mikro Sirkular

Ketimpangan struktural ini berdampak langsung pada tatanan budaya di tingkat mikro. Narasumber lainnya, Dr. Ina Veronika Ginting, M.I.Kom, menyuarakan jeritan kultural masyarakat adat di daerah terpencil yang kerap dieksploitasi atas nama eksotisme. "Ritual adat dan doa sakral mereka dikomersialkan demi memuaskan kebutuhan visual turis. Saat bisnis owner mengantongi profit, siapa yang bertanggung jawab membereskan sisa dampak benturan sosial di lapangan?" gugat Ina.

Bagi Ina, indigenous experience is expensive karena nilai identitasnya yang otentik. Oleh karena itu, pariwisatalah yang harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal lewat penerapan aturan kode etik Do's & Don'ts yang keras bagi turis pedesaan. Dalam model hilir ekosistem ini, Ina menawarkan konsep co-experience, di mana pemandu wisata (guide) memegang tanggung jawab moral sebagai jembatan komunikasi yang jujur untuk menyuarakan kendala masyarakat lokal, bukan sekadar menjadi sales penutup transaksi bisnis semata.

Tantangan fisik di tingkat hilir ini dijawab secara taktis oleh Priadi Wibisono melalui konsep OB (Orkestrator Berkelanjutan). Melalui inisiatif ekonomi sirkular bersama komunitas Semesta Mendukung dan unit bisnis Gentos Eco, Priadi membuktikan bahwa sampah kemasan plastik multilayer/sachet yang ditolak bank sampah konvensional bisa diolah menjadi papan furnitur meja berkualitas hingga produk kain denim dari sampah busana. Gerakan bertajuk 'Revolusi Wangi' ini sukses membawa produk olahannya ke ajang Wonderful Indonesia Tourism Fair.

Benang merah regulasi ini dirangkum oleh analis kebijakan Fitra Ananta Sujawoto, S.IP., M.Par, yang menjelaskan bahwa UU Kepariwisataan baru hadir untuk mengunci celah krusial terkait hak wisatawan dan keberlanjutan. Namun, tantangan terbesarnya adalah kejelasan implementasi agar mampu bersinergi dengan inovasi kepariwisataan mikro berbasis komunitas yang terbukti subur, seperti tren walking tour gang bersejarah di Bandung-Jogja serta penjelajahan gua purba di Nglanggeran. Fitra juga mengingatkan bahwa krisis kepadatan wisata berlebih (overtourism) adalah problem global yang dialami negara maju seperti Norwegia, yang mitigasinya menuntut rekayasa kapasitas teknis yang tegas (pembatasan angkutan wisata, penataan ruang parkir, dan zonasi pelabuhan).

Catatan Empiris dari Lapangan: Ikhtiar Kayak Touring di Perairan Misool

Sebagai penutup, mari kita tarik seluruh diskursus makro-regulasi dan kritik para akademisi ini ke dalam realitas praktis di lapangan. Saya, Priyo Utomo Laksono, berdiri di sini bukan hanya sebagai jurnalis yang merangkum ide-ide besar di atas, melainkan sebagai praktisi dari Milekul Adventure yang telah mengoperasikan trip petualangan minat khusus (niche tourism) berupa kayak touring dari pulau ke pulau dan dari desa ke desa di perairan Misool, Raja Ampat, Papua Barat selama 13 tahun.

Di lapangan, kami membuktikan secara nyata bahwa wisata minat khusus adalah dimensi pariwisata yang bersifat konstruktif, bukan destruktif. Di segmen ini, grafik tingginya permintaan (demand) dari pasar internasional (didominasi turis Jerman dan Australia) berbanding lurus dengan komitmen konservasi alam dan budaya lokal. Lanskap karst yang utuh, kesunyian alam, dan orisinalitas adat warga lokal adalah frontier berharga mahal yang wajib diproteksi. Jika ekosistem itu dirusak demi investasi massal, maka nilai bisnisnya pun akan tamat.

Namun, mengamini kritik dari Frans Teguh dan Mita, operator lokal yang mengusung misi keberlanjutan di wilayah terpencil kerap kali berjalan sunyi, bergerak di bawah radar, dan kurang mendapatkan insentif perhatian dari pemerintah pusat. Tantangan regenerasi SDM lokal juga nyata; pemuda setempat cenderung lebih memilih profesi formal seperti TNI atau Polri ketimbang menjadi pemandu wisata petualangan. Akibatnya, pemandu harus didatangkan dari berbagai wilayah Indonesia melalui proses kurasi karakter yang rigid. Kami tidak mencari atlet dayung tercepat, melainkan sosok pemandu yang mampu menjadi sahabat petualangan yang hangat, pendengar yang baik bagi keluh kesah warga lokal (sejalan dengan konsep co-experience Dr. Ina), serta pembicara yang mampu mengedukasi wisatawan mengenai kode etik lingkungan.

Apa yang kami jalankan di Misool adalah ikhtiar kecil untuk meruntuhkan sekat sektoral pariwisata nasional. Sudah saatnya kita berhenti memompa pariwisata ke arah mass promotion ugal-ugalan yang sekadar mengekor tren viralitas semu (seperti menjamurnya trip petualangan instan). Membangun ekosistem kepariwisataan yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing memang membutuhkan komitmen bertahun-tahun. Peran para aktor harus didefinisikan secara tegas demi menempatkan pilar quality of life masyarakat lokal sebagai indikator keberhasilan tertinggi. Ekosistem pariwisata Indonesia harus disembuhkan, dan langkah itu dimulai dari keberanian kita untuk merestrukturisasi cara kita mengelolanya.