Bekerja di NGO : antara Mitos dan Prospek

Esai Pengantar Podcast dengan Tides Aghnia Fasza

Oleh Priyo Utomo Laksono

Ada satu jenis pekerjaan yang di Indonesia kadang masih terdengar seperti pekerjaan sambilan orang idealis. Kerjanya mengurus masyarakat, hutan, perempuan, anak-anak, hak asasi manusia, perubahan iklim, pendidikan, kesehatan, demokrasi, atau entah persoalan dunia apa lagi yang belum selesai. Gajinya, menurut sebagian orang, mungkin dibayar dengan kepuasan batin. Kalau organisasi tempatnya bekerja menerima uang dari luar negeri, persoalannya menjadi lebih rumit lagi. Di titik tertentu, seorang pekerja NGO bisa mendapati dirinya bukan hanya ditanya apa pekerjaannya, tetapi juga, dengan nada sedikit curiga, "Dibayar siapa?" Seolah-olah kepedulian sosial baru sah kalau dikerjakan secara gratis.

Untuk membicarakan soal ini, kali ini saya ditemani Malik ArRahim sebagai guest host dan Mbak Tides, seorang communication strategist yang sudah melewati pengalaman bekerja di beberapa NGO di Indonesia. Nama-nama organisasinya tak perlu kita sebut satu per satu, toh yang menarik dari percakapan ini bukan daftar tempat kerja, melainkan apa yang terjadi di balik pekerjaan tersebut. Tides sendiri kini sudah tak bekerja di organisasi-organisasi itu. Ia adalah ibu dari dua anak kecil, seorang perempuan yang terbiasa berada di antara isu keadilan sosial dan lingkungan, dunia komunikasi, serta jejaring orang-orang yang mengerjakan berbagai macam perubahan dari lapangan. Ada sesuatu yang cukup representatif dari sosok Tides untuk percakapan ini: ia adalah tipe orang yang mungkin memang menemukan rumah profesionalnya di dunia NGO. Terbuka terhadap perbedaan, berani masuk ke wilayah yang tak selalu nyaman, peduli pada persoalan sosial dan lingkungan, dan, yang tak kalah penting, senang berjejaring.

Dari pengalaman Tides itulah percakapan kami kemudian bergerak ke pertanyaan yang lebih besar. Sebenarnya, apa yang kita maksud ketika mengatakan "bekerja di NGO"? Apakah ia sebuah pilihan karier yang sungguh-sungguh, atau sekadar fase hidup anak muda yang idealismenya belum bertemu tagihan bulanan? Apakah NGO memang tempat yang cocok bagi orang-orang yang ingin pekerjaannya memiliki dampak sosial, atau kita sedang meromantisasi pekerjaan yang pada kenyataannya juga memiliki birokrasi, politik kantor, target donor dan segala kerepotan yang sama dengan dunia kerja lainnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik karena NGO sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari ekonomi modern. Ia bukan dunia kecil yang dihuni aktivis dengan ransel dan sandal gunung saja. Secara global, sektor nonprofit mencakup organisasi yang bekerja dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, kebudayaan, lingkungan, riset, bantuan kemanusiaan, pengembangan masyarakat, advokasi dan banyak bidang lain. Persoalannya, statistik internasional memang tak memiliki satu kotak bernama "industri NGO". NGO adalah kategori kelembagaan dan sosial yang sangat beragam, sementara statistik ekonomi biasanya mengelompokkannya sebagai nonprofit institutions atau, dalam istilah BPS, Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga atau LNPRT. Jadi ketika kita bicara tentang "industri NGO", kita sebenarnya sedang bicara tentang sebuah ekosistem kerja yang lebih luas daripada sekadar LSM advokasi.

Di Amerika Serikat saja, lebih dari 300.000 establishment nonprofit tercatat mempekerjakan sekitar 12,8 juta orang pada 2022, atau 9,9 persen dari seluruh pekerjaan sektor swasta. Ini bukan angka pinggiran. Bahkan dalam ekonomi sebesar Amerika Serikat, nonprofit merupakan salah satu pemberi kerja besar, terutama karena sektor kesehatan dan pendidikan memiliki porsi nonprofit yang sangat besar. Data Bureau of Labor Statistics juga menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan nonprofit meningkat dari sekitar 10,5 juta pada 2007 menjadi 12,8 juta pada 2022.

Gambaran globalnya bahkan lebih menarik kalau kita tak hanya menghitung pekerja bergaji. Laporan State of the World's Volunteerism Report 2026 dari United Nations Volunteers memperkirakan sekitar 2,1 miliar orang usia kerja terlibat dalam kegiatan sukarela setiap bulan, setara dengan 34,5 persen populasi usia kerja dunia. Sebagian besar memang berada di luar organisasi formal, sehingga angka ini tak boleh disamakan dengan jumlah pekerja NGO. Tetapi ia memberi gambaran mengenai betapa besarnya ekonomi sosial yang berada di luar logika perusahaan dan negara. Kerja sosial bukan aktivitas kecil yang dilakukan segelintir manusia baik hati. Ia merupakan bagian dari cara masyarakat di seluruh dunia mengorganisasi tenaga, pengetahuan dan sumber daya untuk menyelesaikan persoalan bersama.

Indonesia tentu punya bentuk yang berbeda. BPS sendiri menempatkan LNPRT sebagai salah satu pelaku ekonomi domestik dan mencatat aktivitas ekonominya dalam neraca produksi, pendapatan, pengeluaran, modal dan keuangan. Pada 2022, konsumsi akhir LNPRT mencapai sekitar Rp229 triliun, meningkat dari sekitar Rp181 triliun pada 2018. BPS mencatat kontribusi pengeluaran konsumsi LNPRT terhadap PDB sebesar 1,77 persen pada 2022. Angka ini bukan berarti "industri NGO menyumbang 1,77 persen PDB", karena kategori LNPRT jauh lebih luas dan ukuran tersebut adalah pengeluaran konsumsi, bukan keseluruhan nilai ekonomi sektor NGO. Namun setidaknya data ini membongkar anggapan bahwa organisasi nonprofit hidup di ruang ekonomi yang kosong. Ada uang yang bergerak, ada tenaga kerja yang dibayar, ada kantor, perjalanan lapangan, riset, komunikasi, pengadaan, teknologi, pelatihan, konsultan dan berbagai profesi lain yang menopang pekerjaan tersebut.

Mungkin justru karena uangnya tak selalu terlihat sebagai keuntungan pemilik modal, pekerjaan NGO sering dianggap bukan "karier sungguhan". Padahal sebuah organisasi yang bekerja dengan donor, hibah atau pendanaan publik tetap membutuhkan orang yang mampu mengelola anggaran, melakukan riset, merancang program, mengukur dampak, mengurus sumber daya manusia, membuat laporan, mengembangkan jejaring, mengelola komunikasi, mengadvokasi kebijakan dan menjelaskan kepada publik mengapa pekerjaannya layak dipercaya. Idealisme tanpa kemampuan profesional biasanya hanya menghasilkan rapat yang panjang dan dokumen yang sangat banyak. NGO yang baik membutuhkan keduanya, idealisme dan kompetensi.

Di situlah pengalaman Tides menjadi relevan. Ia bekerja sebagai communication strategist, bidang yang dalam pekerjaan NGO kadang dianggap sebagai pelengkap, padahal sebetulnya bisa menentukan apakah sebuah isu berhasil dipahami publik atau mati sebagai laporan setebal seratus halaman di dalam folder komputer seseorang. Komunikasi dalam NGO bukan sekadar membuat poster Instagram atau memastikan sebuah acara memiliki dokumentasi yang bagus. Ketika organisasi bekerja dengan isu yang rumit, komunikasi adalah bagian dari strategi. Bagaimana sebuah penelitian diterjemahkan menjadi pengetahuan yang bisa dipahami masyarakat? Bagaimana pengalaman komunitas tak berubah menjadi sekadar materi kampanye? Bagaimana sebuah organisasi berbicara kepada pemerintah tanpa kehilangan independensinya, kepada donor tanpa kehilangan martabatnya, dan kepada publik tanpa menyederhanakan persoalan secara berlebihan? Bagaimana sebuah isu lingkungan menjadi sesuatu yang terasa relevan bagi orang yang sehari-hari mungkin lebih sibuk membayar kontrakan daripada memikirkan emisi karbon? Semua itu membutuhkan strategi, bukan sekadar kemampuan membuat caption.

Tetapi tentu saja, NGO bukan dunia tanpa masalah. Ada romantisme yang perlu dibongkar. Kerja di NGO bisa berarti perjalanan lapangan yang melelahkan, kontrak proyek yang terbatas, ketergantungan terhadap siklus pendanaan, birokrasi donor, target yang kadang terasa absurd, dan organisasi yang sama buruknya dengan perusahaan biasa dalam urusan politik kantor. Bahkan karena organisasi membawa nama keadilan sosial, konflik internal kadang justru terasa lebih rumit. Orang bisa berdebat tentang nilai-nilai besar dengan cara yang sangat kecil. NGO bukan biara tempat semua orang sudah mencapai pencerahan.

Kerja di NGO juga membawa kita kepada persoalan yang lebih politis: dari mana uangnya datang dan siapa yang menentukan agenda? Sebagian organisasi memperoleh dukungan dari donor internasional, yayasan filantropi, pemerintah asing, lembaga multilateral atau perusahaan. Dari sinilah muncul stigma bahwa NGO adalah "antek asing". Stigma itu bukan sepenuhnya lahir dari ruang hampa. Donor memang memiliki kepentingan, prioritas program, persyaratan pelaporan dan agenda kebijakan. Organisasi yang menerima dana harus punya mekanisme untuk menjaga independensi dan transparansi. Kritik terhadap hubungan donor dan penerima dana karenanya sah dan bahkan perlu.

Tetapi dari fakta bahwa donor memiliki kepentingan, tak otomatis mengikuti kesimpulan bahwa setiap penerima dana adalah kaki tangan donor. Itu lompatan logika yang terlalu jauh. Universitas menerima dana riset, media menerima iklan, perusahaan menerima investasi asing, pemerintah menerima pinjaman dan bantuan pembangunan. Hubungan pendanaan selalu perlu diperiksa, tetapi independensi sebuah organisasi seharusnya dinilai dari tata kelola, transparansi, kebijakan, proses pengambilan keputusan dan bukti kerjanya, bukan semata-mata dari paspor orang yang mengirim uang.

Isu ini bahkan menjadi semakin sensitif di Indonesia. Amnesty International pada 2026 mendokumentasikan meningkatnya penggunaan tuduhan "foreign agent" terhadap organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi dan media. Tuduhan semacam ini kerap dibangun hanya dari fakta bahwa sebuah organisasi memiliki hubungan atau pendanaan internasional, lalu dikembangkan menjadi narasi bahwa organisasi tersebut bekerja untuk kepentingan asing. Amnesty menilai pola tersebut dapat menghasilkan intimidasi dan efek membungkam terhadap masyarakat sipil.

Tetapi saya kira kita juga tak perlu mengambil posisi sebaliknya secara membabi buta. NGO bukan malaikat. Organisasi masyarakat sipil juga harus bersedia diawasi, dikritik dan dimintai pertanggungjawaban. Ada NGO yang kerjanya sangat bagus, ada yang biasa saja, ada yang sangat profesional, ada yang terlalu donor-driven, ada yang berhasil membangun perubahan nyata dan ada pula yang mungkin lebih pandai membuat proposal daripada menyelesaikan masalah. Dunia ini sama beragamnya dengan dunia perusahaan, kampus atau pemerintahan.

Yang menarik justru adalah pertanyaan yang lebih sederhana: apakah bekerja di NGO bisa menjadi pilihan karier yang solid?

Jawaban Tides adalah ya. Dan jawaban itu layak didengar terutama oleh anak-anak muda yang merasa bahwa pekerjaan harus memiliki hubungan dengan sesuatu yang mereka anggap penting. Kita terlalu sering membuat seolah-olah ada dua pilihan. Kalau ingin hidup layak, masuk perusahaan. Kalau ingin berguna bagi masyarakat, masuk NGO dan bersiap miskin. Kenapa harus begitu? Seorang communication strategist bisa bekerja di NGO. Begitu juga peneliti, project manager, finance officer, fundraiser, HR, data analyst, GIS specialist, campaigner, environmental specialist, lawyer, videographer, designer dan banyak profesi lain. Yang berubah adalah konteks tempat keterampilan itu digunakan.

Dan Tides punya satu fakta kehidupan yang membuat argumen ini menjadi lebih konkret. Ia adalah ibu dari dua anak kecil. Artinya, ketika ia mengatakan bahwa NGO adalah pilihan karier yang dapat menghidupi, ia tak sedang berbicara dari posisi seorang mahasiswa yang masih bisa hidup dari mi instan dan optimisme. Ada keluarga yang harus dipikirkan. Ada kebutuhan hidup, sekolah, kesehatan dan masa depan. Idealismenya harus bernegosiasi dengan harga beras. Dan menurut saya justru di situlah percakapan ini menjadi menarik.

Pada akhirnya, mungkin persoalannya bukan apakah NGO adalah pekerjaan ideal bagi orang idealis. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita bisa membangun dunia kerja di mana seseorang tak harus memilih antara hidup yang layak dan pekerjaan yang menurutnya bermakna. NGO menawarkan salah satu jalannya, meskipun jalannya sendiri penuh kontradiksi.

Bagi sebagian orang muda, bekerja di NGO mungkin memang bukan sekadar "pekerjaan". Ia bisa menjadi ruang belajar tentang bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana kekuasaan bergerak, bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana perubahan terjadi dan, yang tak kalah penting, bagaimana sebuah niat baik bisa berantakan ketika bertemu birokrasi, uang dan ego manusia. Barangkali itu justru pendidikan yang cukup mahal kalau harus dibeli di sekolah bisnis.

Maka dalam episode Distrik Utara kali ini, saya dan Malik ArRahim mengajak Tides membicarakan dunia tersebut dari sisi yang lebih manusiawi. Bukan untuk mempromosikan NGO sebagai dunia tanpa dosa, dan bukan pula untuk mengulang sinisme bahwa semua NGO adalah kepanjangan tangan asing. Kami ingin melihatnya sebagai sebuah dunia kerja yang nyata, dengan peluang, keterbatasan, kontradiksi dan prospeknya sendiri. Sebab pada akhirnya, orang yang memilih karier bukan hanya sedang mencari gaji. Ia juga sedang memilih sebagian besar hidupnya akan dipakai untuk mengerjakan apa. Dan untuk sebagian anak muda, pertanyaan itu mungkin masih cukup penting untuk diperjuangkan.